Kalurahan Nglegi

SID_Nglegi. Honor seluruh PPK dan PPS di Kabupaten Gunungkidul untuk bulan Januari 2016 dipastikan tidak bias cair, demikian disampaikan Ketua KPU Kabuten Gunungkidul, Zaenuri Ikhsan pada Rapat Koordinasi dan Penyerahan Laporan Tahapan dan SPJ Keuangan, Jum’at (15/01) di RR Kantor KPU Kabupaten Gunungkidul, hadir pada acara tersebut seluruh Ketua PPK dan Sekretaris PPK se Gunungkidul.

Ketua KPU GK menjelaskan dalam forum WA (WhatsApp) KPU dan PPK Kabupaten Gunungkidul, “ Bapak dan Ibu PPK dan PPS, ada rasa yang sangat berat kami rasakan. Karena posisi kami tidak berbeda dengan posisi PPK yang hanya melaksanakan tugas dan kebijakan atasan, yaitu KPU RI dan KPU DIY.  Dengan ketulusan hati, kami tidak punya niatan untuk bohong ataupun plinplan, kami sudah berusahauntuk memperjuangkan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini dan atas semua kekurangan kami. Terima kasih atas semua kerja keras bapak dan ibu PPK, PPS dan KPPS yang hamper tidak ada kekuranagn, sehingga pilkada berjalan lancer dan sukses”.Demikian penggalan tulisan yang disampaikan pada hari ini, Sabtu (16/01).

Namun nampaknya hal ini tidak membuat puas oleh seluruh PPK dan PPS se Kabupaten Gunungkidul, karena dalam kontrak kerja penyelenggara Pemilukada Kabupaten Gunungkidul adalah selama 8 bulan, terhitung sejak bulan Juni 2015 dan berakhir bulan Januari 2016. Sehingga sejak kemarin siang hingga berita ini dibuat, reaksi seluruh PPK dan PPS memanas menanggapi informasi yang sampaikan KPU Kabupaten Gunungkidul. Beberapa tanggapan PPK yang sempat kami himpun, Joko Ketua PPK Ponjong mengatakan, “kalau toh tadinya itu beres sekretariatnya KPU bahwa Januari tidak ada honor, kami tidak apa-apa, saya tetap bertanggungjawab masalah SPJ, karena PPK sudah disumpah, padahal dalam RAB sampai Januari. Apakah sekretariatan belum di Bimtek, kalau caranya seperti ini, namanya sandiwara secretariat. Saya percaya komisioner KPU telah berjuang, tapi karena sekjendnya aja lupa membaca RAB dan lupa tahapan Pilkada, ya beginilah jadinya, belajar dong sebelum naik tahta… kasihan rakyat nantinya, sekarang PPK dan PPS jadi korban, tapi kami masih percaya kebijakan ini masih akan berubah, seperti halnya dulu pembentukan KPPS yang 2 periode tidak bias tetapi pada akhirnya bias. Renungkan, jangan sampai buang-buangan, ini masalah besar, masalah hajat orang banyak”, paparnya.

Disampaikan pula tanggapan dari PPK Wonosari, Bekti Novitasari, Kalo menurut saya ini soaltransparansi anggaran, itu dana hibah dari APBD Kabupaten Gunungkidul… uang kita juga lho, jangan sampai ini menghambat WTP Gunungkidul 2016, jelasnya. Beda lagi tanggapan dari PPK Patuk, Suroyo, dia berpendapat bahwa “ rajutan benang selama ini yang kita pintal dengan rapi (etos kerja, kepercayaan dan komunikasi yang baik Antara KPU PPK PPS KPPS dan masyarakat-red), tiba-tiba ambyar tanpa makna (prestasi dan hal yang baik tertutupi keadaan seat-red). Efek domino pemilu yang akan datang, itu yang kita khawatirkan. Maka perlu kiranya penyelesaian yang cerdas, bukan hanya retorika yang biasa kita dapatkan. Mohon maaf bapak/ibu Komisioner KPU. Kami sangat kecewa kejadian memalukan dan bodoh negeri ini, paparnya.

Ismuhadi, anggota PPK Panggang menyampaikan tanggapannya dalam group WA KPU-PPK: kita bukan dinegeri dongeng, yang setiap saat kita bisa merubah jalan cerita, kita berproses melalui rel, UU, PKPU, SE dll, bukan hanya bekerja berdasar kebijakan, sehingga tanggungjawab dan pertanggungjawaban itu jelas, bukan masalah honor, kami bukan pengangguran tetapi ini masalah kepercayaan, tegasnya. Jangan omongin nasionalisme, ini masalah moral, kami ingin penyelesaian dan pertanggungjawaban yang jelas dan membangun, hargai proses (kerja) kami selama ini, sehingga pemilukada dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancer di Kabupaten Gunungkidul. Jelasnya.

Disampaikan oleh Zaenuri Ikhsan, bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Gunungkidul termasuk yang terbaik dibandingkan daerah lain, baik ketertiban, keamanan, dan lancarnya proses tahapan dan penganggaran. Tetapi diujung waktu berakhirnya masa kerja PPK dan PPS kok terjadi suasana gaduh yang tidak nyaman dan dikhawatirkan semua pihak akan menjadi preseden buruk bagi KPU, Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Karena bias jadi seluruh PPK dan PPS akan tetap menuntut haknya ke KPU, yaitu cairnya honor untuk bulan Januari 2016 sesuai kontrak kerjanya.

Mudah-mudahan Komisioner KPU kabupaten Gunungkidul beserta jajaran sekretariatnya dapat memberikan jawaban yang jelas dan mencairkan honor PPK dan PPS untuk bulan Januari 2016 sesuai hak mereka, karena jika tidak dikabulkan, dimungkinkan seluruh PPK dan PPS akan melakukan aksi demo atau protes ke KPU Kabupaten Gunungkidul. (Yoyo)